PULAU BURU TANAH AIR BETA

PULAU BURU TANAH AIR BETA


Simposium Nasional 1965, seberapapun kita menyangsikan niat dan fungsinya, merupakan jawaban bagi kemustahilan konsensus mengenai peristiwa 1965 dan pembantaian setelahnya. Simposium tersebut setidaknya mampu membuka dialog terkait fakta yang simpang siur di balik salah satu tragedi kemanusiaan terbesar pada abad 20. Lebih penting lagi, publik dapat menyaksikan seluruh prosesi simposium melalui Youtube. Masyarakat membutuhkan simposium ini, terlepas dari apapun rekomendasi yang dihasilkan nantinya. Terlebih lagi sekarang, ketika masyarakat kian erat membentengi kebenaran masing-masing tanpa membuka celah untuk dialog.
Memang, simposium yang bertajuk Membedah Tragedi 1965 itu belumlah ideal. Perkara yang paling kentara adalah minimnya waktu bagi setiap orang untuk berbicara, baik bagi para audiens maupun narasumber. Tentu bukan kapasitas saya untuk mencurigai keseriusan penyelenggara, yang dalam hal ini adalah negara, lalu mengoreksi kerangka program, apalagi mengkritik kecakapan moderasi saat diskusi. Dan saya juga tidak tahu berapa waktu yang tepat untuk sepenuhnya mengakomodir semua suara dalam forum. Tapi saya percaya bahwa satu forum jelaslah tidak akan cukup untuk menguak berbagai cerita terkait peristiwa 1965. Perlu ada upaya lain, untuk mendampingi momentum ini, demi tersalurkannya cerita-cerita tersebut ke ruang khalayak dan dialog kita bersama.
Pada titik ini, kita bicara tentang kemungkinan dialog yang sehat di tataran sipil. Pasalnya, menjadi ironis ketika upaya dialog tentang peristiwa 65 di berbagai ruang khalayak masih dihantui oleh ancaman pembubaran. Negara, yang dalam hal ini diwakilkan oleh kepolisian, bukannya melindungi malah justru menjadi perpanjangan tangan dari ancaman tersebut—dengan memastikan pihak penyelenggara menuruti ormas. Fasisme-fasisme macam ini jelas berbahaya. Karena ormas tersebut bisa jadi tidak tahu, dan seringnya memang tidak tahu, apa yang mereka larang. Mereka cuma tahu kalau mereka benar, tanpa benar-benar mempertanyakan kebenaran yang mereka percayai. Dan akan terus begitu, karena negara menjamin kebebalan mereka dan menutup kemungkinan terciptanya dialog yang sehat.

Pelurusan Sejarah
Nampak ada upaya meluruskan sejarah dalam Pulau Buru Tanah Air Beta. Tertulis jelas di baju Pak Hersri, “Pulau Buru adalah bukti Orde Baru keliru”. Upaya pelurusan sejarah ini sayangnya terasa agak tanggung, mengingat tidak terlalu banyak data dan narasumber yang film tawarkan. Beda halnya dengan film terkait 1965 lain, yang berupaya memaparkan banyak fakta. Misal, yang juga membahas Lekra, adalah Tjidurian 19. Dalam dokumenter itu, sosok Hersri Setiawan dan kawan-kawan Lekra lainnya juga bercerita mengenai ketegangan politik menjelang 1965, peristiwa coup, dan juga hubungan antara PKI dan Lekra—yang tidak serta-merta sejalan.
Tapi tentu tuntutan pelurusan sejarah tidak sepenuhnya diwajibkan pada Pulau Buru Tanah Air Beta. Sebab, pada lingkup yang lebih personal, kita juga bisa melihat film ini sebagai upaya anak mengenal bapaknya—yang kisah hidupnya kerap tersaring propaganda negara. Melalui kehadiran Ken Setiawan itulah, Pulau Buru Tanah Air Beta memperluas cakupannya lebih dari sekadar narasi sejarah. Film ini jadi berbicara tentang aksi yang bisa dilakukan anak muda, yakni melakukan konfirmasi ihwal sejarah negeri ini.
Pulau Buru Tanah Air Beta, meski memiliki tawaran yang menarik, masih jauh dari sempurna sebagai film. Perkembangan tiap tokoh tidak terlalu mulus, terutama untuk Ken Setiawan. Kita tidak dipaparkan, misalnya bagaimana Ken pada adegan di akhir bisa sampai seemosional itu. Hal-hal yang ia sebut, seperti obrolannya dengan Pak Tedja dan para esktapol lain, juga tidak terlihat cukup banyak di layar. Tapi rasanya, hal tersebut tidak terlalu jadi soal. Sebab apapun itu kekurangan film ini, menjadi tidak terlalu bermasalah ketika kita melihat Pulau Buru Tanah Air Beta sebagai pelengkap dari film-film lain yang mendokumentasikan peristiwa 1965.
Kenyataan bahwa apapun terkait 65 ditutupi oleh rezim, membuat banyaknya upaya pengungkapan dari berbagai medium, salah satunya film. Tapi tentu mereka terbentur pada minimnya jumlah bahan, serta kredibilitasnya di mata publik—yang bisa jadi lebih percaya narasi sejarah versi negara. Konsekuensinya, banyak dokumenter yang ingin bicara 65 akhirnya berserah pada napak tilas—dari narasumber-sumber yang masih hidup. Inilah kemudian kesulitannya, setiap karya menjadi kepingan-kepingan sendiri yang perlu dirangkai kembali dalam kepala penonton.
Mengatakan bahwa keutuhan film bisa datang dari luar jelas berisiko. Sebab seakan-akan film bermuatan penguakan fakta tidak perlu tuntas sebagai karya. Dalam hal ini, mungkin perlu dipahami juga bahwa nilai film tidak hanya ada pada tubuh film itu sendiri. Memaksakannya cakap secara tekstual memang perlu, tapi tentu ada kerepotannya sendiri. Misal, jadi memakan waktu yang lama karena harus menelaah setiap kemungkinan yang ada, atau ketika ingin cepat,  jadi menghajar batas-batas etika.